ratu77 login

ratu77 login,arek-arek togel,ratu77 login

Jakarta, CNBC Indonesia- Ekonom Senior yang juga merupakan Kepala eksekutif LPS periode 2015-2020 Fauzi Ichsan mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang akan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna 19 September 2025 membuat pelaku pasar keuangan tenang.

Sebab, defisit APBN yang ditetapkan untuk pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu masih sesuai dengan batasan dalam Undang-Undang Keuangan Negara di bawah 3%, yakni tepatnya di level 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah perkiraan realisasi defisit APBN 2024 yang sebesar 2,8% dari PDB.

"Tahun depan kalau misalnya betul-betul 2,5% atau tetap di bawah 3%, tidak ada alasan bagi investor untuk khawatir," kata Fauzi Ichsan dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/9/2024).

"Dengan RAPBN 2025 yang mematok defisit APBN sebagai persentase dari PDB di 2,5 persen, itu menunjukkan bahwa pemerintah yang baru nanti itu secara fiskal akan prudent, akan konservatif," tegasnya.

Baca: Tangis Sri Mulyani Pecah di Depan Anggota DPR, Titip Pesan Soal Ini

Fauzi Ichsan mengatakan, sebelum adanya kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR kemarin yang menetapkan defisit APBN sebesar Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB, memang ada indikasi kekhawatiran pelaku pasar keuangan atau investor bahwa defisit APBN membengkak melampaui batas aman.

Pemicunya, Prabowo memiliki beberapa program yang berpotensi membuat belanja negara jauh lebih tinggi dari kemampuan mengumpulkan penerimaan. Seperti keharusan untuk meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sambil mengimplementasikan janji kampanye nya berupa program Makan Bergizi Gratis.

"Sebelumnya ada kekhawatiran itu. Kekhawatiran nanti biaya pembangunan IKN, lalu biaya makan siang bergizi, lalu ada biaya pembelian persenjataan, semuanya big ticket items yang bisa menerobos defisit APBN di atas 3% dari PDB," ucap Fauzi Ichsan.

Dengan adanya komitmen untuk menjaga defisit fiskal itu, Fauzi menekankan, seharusnya tidak ada alasan untuk investor dan pelaku pasar keuangan masih wait and see untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi, ditambah tren suku bunga kebijakan bank sentral yang akan terus turun sisa akhir tahun ini sampai tahun depan ke level rendah.

"Sehingga dari sisi kebijakan moneter, ada ruang untuk memangkas suku bunga, karena suku bunga Bank Sentral Amerika juga diperkirakan akan dipangkas dalam waktu 18 bulan ke depan. Sementara dari sisi fiskal, tetap konservatif," ucapnya.

Baca: DPR Tolak Kenaikan PPN 12% Tahun Depan

Kendati begitu, Fauzi Ichsan menekankan, untuk menjaga geliat optimisme investor itu, pemerintah dan otoritas moneter perlu membenahi berbagai hal yang ada di sektor mikro, untuk terus menjaga stabilitas geliat usaha. Sektor mikro ini harus menjadi sorotan untuk perbaikan ekonomi karena kebijakan makro tak bisa serta merta membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kencang dari 5%, atau bahkan bisa mencapai target Prabowo di level 8%.

"Sehingga yang dibutuhkan adalah transformasi restrukturisasi di level mikro. Apakah itu deregulasi, apakah itu restrukturisasi, hal-hal yang memang sifatnya langsung berdampak terhadap sektor korporasi, sektor swasta di sektor riil," tegas Fauzi Ichsan.

Fauzi menganggap, kebijakan makro seperti penurunan suku bunga acuan dan kebijakan fiskal memiliki ruang terbatas untuk menggeliatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Maka, kebijakan mikro untuk terus mendorong laju pertumbuhan harus menjadi fokus ke depan.

"Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ya dampaknya itu ada, tapi juga terbatas. Tidak bisa ngegas pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh pesat ke arah 7%, kecuali defisit APBN-nya mau digas di atas 3% dari PDB, dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Tapi kan itu akan berdampak negatif bagi kepercayaan investor internasional.," ujarnya.

(rsa/mij) Saksikan video di bawah ini:

Video: Tok! DPR Setujui APBN Pertama Prabowo Senilai Rp 3.621 Triliun

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Jokowi Cari Dana Masyarakat Rp160 T Pada 2024, Baru Dapat Rp64 T

---