91 di erek erek

91 di erek erek,erek erek63,91 di erek erek

Nusa Dua, CNBC Indonesia -Pemerintah tetap menempatkan kelapa sawit ini menjadi komoditas unggulan karena berperan sebagai penyumbang PDB yang besar. Serta penyedia tenaga kerja yang sangat besar sampai 16 juta orang, sehingga menjadi tulang punggung bukan hanya pengusaha, namun terutama lagi adalah para pekebun atau rakyat.

Sayangnya ada kampanye hitam dari negara Uni Eropa terhadap komoditas sawit.

"Nah terkait dengan kampanye negatif terhadap sawit, kita terus berupaya mengumandangkan bahwa kita mengolah sawit ini secara berkelanjutan. Kita sudah memperkenalkan ISPO dari tahun 2011 dan kita akan memperbaharui lagi yang sebelumnya sertifikat keberlanjutan itu di Hulu, nanti akan sampai ke hilir," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman di Nusa Dua Bali, Jumat (4/10/2024).

Saat ini RI juga tengah berjuang untuk menentang Undang-Undang (UU) Antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Ia sudah mendengar kabar, Komisi Uni Eropa akan menunda pemberlakuan UU ini selama satu tahun. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi.

"Nah jadi tanpa EUDR pun kita terus membenahi diri sendiri supaya lebih berkelanjutan termasuk ketertelusuran. Nah oleh karena kita mengembangkan dashboard kemudian juga terus kita melakukan intensifikasi melalui kebijakan peremajaan sawit gitu . Kemarin juga kita melihat untuk meningkatkan daya kompetitifnya dan juga untuk lebih menyejahterakan petani kita menurunkan pajak atau pungutan ekspor," sebut Eddy.

Baca: Bocoran Anak Buah Airlangga: EUDR 'Pembunuh" Sawit Berpotensi Ditunda!

Jadi semua hal yang berhubungan dengan sawit perlu dibenahi. Yang penting tetap memegang prinsip keberlanjutan, dan bisa dilihat hari ini bahwa ternyata tidak ada satu bagian pun dari sawit yang terbuang.

"Semuanya bisa dimanfaatkan dari mulai tadi apa namanya, katalisator ya kemudian juga jadi sepatu sampai hal-hal lain yang sebelumnya mungkin hanya dikenal sebagai minyak goreng, sebagai biodiesel ternyata sawit ini bisa sangat-sangat luas," ujar Eddy.

Ia mengklaim terus mendorong dan pemerintah selalu mendengar aspirasi baik dari masyarakat, dunia penelitian, pekebun rakyat, serta perusahaan dalam membenahi apa-apa aja yang perlu diperbaiki. Tidak ketinggalan, di dalam struktur BPDPKS juga ada komite pengarah yang terdiri dari para menteri.

"Nah ini jadi sekalian juga itu untuk men-streamlining kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi prinsipnya harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan provitas, menjaga keberlanjutannya, dan mensejahterakan rakyat kita," ungkapnya.

(dce) Saksikan video di bawah ini:

Video: Pemberlakuan EUDR Berpotensi Ditunda Setahun

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Peneliti Finlandia Bongkar, Petani Tak Sadar Uni Eropa Jegal Sawit RI

---