dewaasia88 rtp

dewaasia88 rtp,apa itu soccer,dewaasia88 rtpJakarta, CNN Indonesia--

Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyahmenerima izin tambang dari pemerintahmenuai pro dan kontra di internal organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut.

Awalnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan Muhammadiyah setuju menerima izin tambang dari pemerintah Joko Widodo.

Lihat Juga : Ketua Majelis Lingkungan: Bismillah Muhammadiyah Ambil Izin Tambang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan tersendiri, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.

Usai keputusan ini dibuat, kader-kader Muhammadiyah pun melontarkan pernyataan pro dan kontra.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla mendukung keputusan PP Muhammadiyah yang ingin menerima izin usaha tambang dari pemerintah.

''Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha Tambang yang berkembang belakangan ini. Menurut kami, ini langkah yang cukup berani di tengah diskursus publik yang berkembang," kata Dzulfikar dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Lihat Juga : Alasan Muhammadiyah Setuju Terima Izin Tambang dari Pemerintah

Dzulfikar meyakini Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan meluas tentang masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Baginya, wajar jika ada dinamika pro dan kontra di dalamnya.

"Tapi sebagai organisasi yang punya sistem kolektif yang baik, kami terus melakukan dialog dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama," kata dia.

Di sisi lain, salah satu suara yang keberatan hadir dari Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana PP Aisyiyah Hening Parlan. Ia berharap para pimpinan Muhammadiyah melihat terlebih dulu lubang tambang yang telah merusak alam sebelum memutuskan menerima izin tambang.

"Semoga para pimpinan melihat bagaimana lubang-lubang tambang itu merusak bentang alam," kata Hening dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Hening berharap para pimpinan Muhammadiyah menggunakan berbagai pertimbangan jika memang mengambil keputusan memakai izin tambang.

Dia ingin para pimpinan Muhammadiyah sudah pernah melihat air di lubang tambang yang tidak bisa diminum dan berbahaya untuk kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, dia ingin para pimpinan sudah bertemu 42 orang tua yang anak-anaknya meninggal karena masuk lubang tambang.

"Para pimpinan telah mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka," ucap dia.

Lihat Juga : Jokowi Buka Suara Usai Muhammadiyah Terima Izin Tambang Pemerintah

Hening juga berharap keputusan menerima izin tambang sudah melibatkan berbagai universitas yang mengkaji terkait tambang batubara. Menurutnya, pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.

Kritik juga hadir dari warga Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur, Rahmat yang menilai konsesi izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak terlepas dari dinamika politik.

"Konsesi ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik juga. Walaupun Pak Bahlil, Pak Luhut atau juga Pak Jokowi sendiri sebagai presiden mengatakan tidak ada kaitannya pada politik," kata Rahmat dalam diskusi secara daring, Kamis (25/7) malam.

Menurutnya, gelagat-gelagat politis itu sudah terlihat, mulai dari pemerintah yang memberikan izin mengelola tambang bagi ormas keagamaan setelah Pemilu 2024 hingga izin tersebut diberikan hanya lima tahun.

"Kita lihat timeline di munculnya setelah pemilu, jangka waktunya lima tahun. Itu kan ada hal-hal yang saling berkelindan kalau kita lihat," ujar Rahmat.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menilai pihaknya tak bisa menyalahkan kader-kader Muhammadiyah jika di antara mereka masih banyak yang ragu terkait izin tambang. Sebab selama ini kerap muncul persepsi bernada negatif soal tambang di publik.

"Tak bisa disalahkan jika kader-kader kita masih banyak yang ragu, masih banyak ingin kepastian, 'perspektifnya apa sih?' Dan lain-lain," kata Hilman dalam pidatonya di acara MoU PP Muhammadiyah dengan salah satu bank swasta di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/7).

Lihat Juga : Warga Muhammadiyah: Konsesi Tambang Ormas Agama Tak Lepas dari Politik

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut berkomentar setelah PP Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Jokowi menyebut sedari awal tujuan pemerintah memberikan izin kelola tambang kepada organisasi keagamaan adalah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, ndak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7).