data pengeluaran sgp 2019

data pengeluaran sgp 2019,klub futsal terbaik di indonesia,data pengeluaran sgp 2019Surabaya, CNN Indonesia--

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggeledah kantor PT INKAdi Jalan Yos Sudarso, Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 400 dokumen disita oleh tim jaksa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Windhu Sugiarto mengatakan penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembiayaan PT INKA kepada joint venture The Sandy Group Infrastruktur (JV TSG INFRA) dalam rencana proyek pekerjaan solar photovoltovic power plant 200 MW di Kinshasha Democratic Republik Congo.

Lihat Juga : KAI Usul PMN Rp1,8 T di 2025, INKA Minta Suntikan Modal Rp976 M

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kasus ini masih dalam tahap penyidikan," ujarnya.

Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kajati Jatim Nomor Print 948/M.5.5/Fd.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sekitar 400 dokumen yang diduga terkait dengan kasus dugaan tipikor tersebut.

Lihat Juga : Daftar 16 BUMN yang Disuntik Triliunan Rupiah Saat Prabowo Pimpin RI

Kasus ini bermula dari rencana PT INKA dan afiliasinya di awal tahun 2020 untuk mengerjakan proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) transportasi dan prasarana kereta api di Republik Demokratik Kongo (DRC). Fasilitasinya dilakukan oleh sebuah perusahaan asing.

Perusahaan asing tersebut kemudian menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung, yaitu penyediaan energi listrik di Kinshasa, DRC.

PT INKA Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT INKA, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik.

PT INKA kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan.

Lihat Juga : KPK: Korupsi di ASDP Terkait Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk dari pihak INKA dan afiliasinya, TSG Infrastructure, dan pihak terkait lainnya.

"Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana talangan tersebut merugikan keuangan negara. BPKP Perwakilan Jawa Timur masih melakukan proses penghitungan kerugian negara," ujarnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi representasi atau humas PT INKA. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.