perkasa togel

perkasa togel,kacar kucur yaiku,perkasa togelJakarta, CNN Indonesia--

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan pernyataan usai organisasi keagamaan itu resmi menerima konsesi usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai tambang tambang merupakan aspek yang seharusnya dikelola di Indonesia. Namun, pengelolaannya harus dilakukan secara sehat.

"kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," kata Haedar dalam konferensi pers.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : 9 Poin Pertimbangan dan Syarat Muhammadiyah Terima Izin Tambang

Berikut pernyataan lengkap Haedar Nashir usai Muhammadiyah terima izin tambang:

Ini persoalan yang sudah memperoleh atensi publik yang luar biasa yang sebenarnya bagi kami tidak seperti itu mestinya ya.

Tambang itu satu bagian saja dari berbagai aspek yang memang harus dikelola di bumi Indonesia ini. Minerba adalah keseluruhan, hutan, kemudian perkebunan, bahkan perikanan, dan lain sebagainya.

Yang bagi kami semuanya harus dikelola tapi Jangan dirusak. Nah itu perbedaannya di situ. Kami masuk ingin mengelola termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

Sebaliknya, kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel, dan lain sebagainya.

Maka menjadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami. Maka kami akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematika seperti berkembang di masyarakat sekarang ini.

Tapi karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di dalam lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan, kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan.

Itu cara kami memasuki kehidupan dan saya yakin inilah bedanya kami untuk mengambil langkah tanggung jawab ini. Kalau untuk mudahnya kan sudah kami tidak masuk ke arena itu selesai, tapi ini menjadi challenge, tanggung jawab, kenapa kami tidak bikin model yang bisa kami lakukan karena ini akan bisa berlaku di bidang yang lain.

Jadi itulah tugas dari tim yang kami bentuk....Kami tidak ingin menolak dan menerima tanpa proses kajian mendalam bahkan dialektika berdiskusi dengan wilayah-wilayah yang kebetulan ada area tambang di dalamnya.

Jadi di situ lah letak spirit dari hasil keputusan ini. Dan kami menghargai berbagai kritik masukan yang bersifat alarm sekalipun dan akan jadi masukan bagi tim untuk terus mengkajinya. Sehingga ketemu sebuah model usaha yang pengelolaan tambang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan.

Bahkan dimungkinkan nanti ke depan baik karena kami punya berbagai prodi baik tambang maupun juga kehutanan, pertanian, teknik lingkungan, kemudian geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi, deforestasi. Kemudian juga sekarang kan problem kan problem reklamasi kan ya ke depan siapa tahu bahwa Muhammadiyah bisa bergerak ke situ.

Bahkan, kalau nanti mungkin kan dengan seluruh kekuatan masyarakat dan para pengusaha kita bareng-bareng kalau ada problem-problem lingkungan yang reklamasinya problematik, ya kita bareng-bareng ikut menyelesaikan.

Dan kami tidak mengejar keuntungan karena kalau mikir diri sendiri, Insya Allah Muhammadiyah sudah cukup.