jonitogel176.com/m/index.php

jonitogel176.com/m/index.php,statistik lazio vs fiorentina,jonitogel176.com/m/index.php

Isu pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite dan solar mencuat belakangan ini.

Hal itu terjadi usai  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah akan membatasi pembelian BBM jenis itu 17 Agustus mendatang.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Luhut

Wacana pembatasan subsidi BBM pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Menurutnya, pembatasan dilakukan lantaran proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah.

Hal itu terjadi karena turunnya penerimaan negara terutama disebabkan oleh merosotnya setoran pajak penghasilan (PPh) badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

"Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Namun Luhut tak menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut lebih detail.

2. Jokowi

Jokowi kemudian membantah pernyataan Luhut tersebut. Ia menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.

"Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

3. Airlangga

Airlangga juga membantah informasi bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Pemerintah katanya sedang mempersiapkan cara agar konsumsi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan," ujarnya singkat usai menggelar rapat dengan empat menteri di kantornya hari ini (16/7), seperti dikutip dari Detik Finance.

Ia mengatakan para menteri sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

3. Arifin

Senada dengan Jokowi dan Airlangga, Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah pembelian BBM akan dibatasi mulai 17 Agustus.

"Enggak ada batas-batas 17 Agustus," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Ia mengatakan pada 17 Agustus mendatang justru ada BBM baru yang diluncurkan. Saat ini bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur masih sedang dicari agar sesuai standar emisi Euro 5 yakni kadar sulfur di bawah 50 parts per million (ppm).

"Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan," katanya.