data hk ambarita

data hk ambarita,kingdomtoto 88,data hk ambaritaSurabaya, CNN Indonesia--

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengkritik Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Imporyang merugikan pekerja migran. Ia meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu merugikan para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya, banyak sejumlah barang dari PMI yang dikirim dari luar negeri ke keluarganya di kampung halaman jadi tertahan di pergudangan Bea Cukai.

"Mereka bekerja menabung bertahun-tahun mengumpulkan uang membelikan makanan agar dinikmati oleh keluarganya, enggak nyampeke kampung halaman akhirnya rusak," kata Benny saat meninjau gudang pengiriman di kawasan Tambak Osowilangun, Surabaya, Jumat (5/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di pergudangan kawasan Osowilangun tersebut, Benny mengatakan bahwa 57 persen barang adalah milik PMI yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebelum disalurkan ke keluarga di kampung.

Barang-barang milik PMI itu sempat tertahan sekitar tiga bulan pada akhir tahun kemarin, akibat penyesuaian pemberlakuan Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja migran untuk mengirim barang tersebut supaya tidak dianggap barang impor yang digunakan sebagai kebutuhan komersialisasi.

"Barang milik PMI dalam casetertahannya sampai 2-3 bulan dalam situasi kritis kemarin ini, kan, kasihan," ujar dia.

Menurut Benny, PMI seharusnya diberikan kemudahan oleh negara karena turut menyumbang devisa negara sebesar Rp220 triliun pada tahun ini.

Atas hal ini, Benny mengaku bakal menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permohonannya.

"Saya janjikan setelah kunjungan ke Surabaya akan menghadap ke presiden untuk menyampaikan dan memohon agar memerintahkan Mendag mencabut Permendag yang jelas-jelas tidak memiliki keberpihakan kepada PMI," katanya.

Namun demikian, Benny tak menyalahkan Bea Cukai dalam hal ini. Bea Cukai, lanjut dia, hanya lembaga yang harus patuh terhadap aturan kementerian yang menaunginya.