yes77 slot login

yes77 slot login,bbtn4d claim bonus,yes77 slot loginJakarta, CNN Indonesia--

KPU Jakarta mengatakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang bisa menjelaskan soal data KTP warga untuk maju jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024.

Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya penerima data dari paslon Dharma-Kun.

Lihat Juga : KPU soal Data Anak Anies Dukung Dharma-Kun: Tak Memenuhi Syarat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami verifikasi faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Dody menyebut tahapan verifikasi faktual tersebut kini telah rampung. Kata dia, pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas ini.

"Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait situasi seperti ini. Apa rekomendasi dari Bawaslu, karena dari sisi kami, proses baik penyerahan dukungan, verifikasi administrasi pertama, perbaikan kedua, verifikasi faktual kesatu, verifikasi faktual kedua, sudah kami lakukan," katanya.

Lihat Juga : Jejak Pongrekun Cagub DKI, Sempat Tak Lolos hingga Dugaan Catut KTP

Sejumlah warga DKI Jakarta sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta warga untuk melapor soal dugaan pencatutan identitas itu.

"Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan. Silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi.

CNNIndonesia.comsudah menghubungi Dharma Pongrekun untuk menjelaskan duduk perkara dugaan pencatutan data NIK KTP untuk memenuhi syarat pencalonan kepala daerah, namun yang bersangkutan belum merespons.