91 erek erek togel

91 erek erek togel,hantu togel 4d,91 erek erek togelJakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah mengaku bakal merevisi Perpres terkait gugus tugas pencegahan pornografi lantaran tidak bekerja secara maksimal.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Daisuki menjelaskan aturan terkait pencegahan dan penanganan pornografi sendiri sudah tertuang dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2012.

Saiful mengatakan dalam Perpres tersebut juga telah diatur bahwa Gugus Tugas penanganan pornografi dikepalai Menko PMK, dan Menteri Agama menjadi Ketua Harian.  Hanya saja, kata Saiful, pihaknya mengakui kinerja gugus tugas tersebut stagnan sejak dibentuk pada 2012 lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saiful mengatakan saat ini diperlukan  terobosan baru untuk mengatasi kebuntuan yang selama ini dialami gugus tugas pornografi. Pasalnya, kata dia, Indonesia telah memasuki kondisi darurat pornografi khususnya pada anak.

Ia menjelaskan salah satu aspek yang perlu diperbaiki berkaitan dengan regulasi Gugus Tugas Pornografi. Salah satu titik lemah itu menurut Saiful dikarenakan regulasi yang ada masih belum bisa membuat gugus tugas berjalan efektif.

"Karena ada norma hukum yang sedikit perlu perbaikan agar ini bisa melibatkan seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota," tuturnya.

Lihat Juga : Menkes Temui Keluarga Korban dari PPDS Undip: Sudah Cukup Gamblang

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti mengatakan pihaknya bakal mengajukan permohonan revisi terkait Perpres Nomor 25 Tahun 2021.

Lewat revisi tersebut diharapkan ada perubahan struktur Gugus Tugas termasuk pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait lainnya serta regulasi yang tidak tumpang tindih.

"Jadi itu yang nanti harus dipastikan siapa Kementerian/ Lembaga yang harus terlibat tentunya dengan melihat dari penyelesaian hulu hilir," jelasnya.

"Bagaimana kerjasama internasional di dalam penanganan dan pencegahan penanganan pornografi ini. Karena banyak isu-isu pornografi ini yang sifatnya lintas negara," tambah Woro.